Perdagangan Bebas Mengepung Indonesia

Oleh Abdul Aziz

Kontroversi perjanjian perdagangan bebas Asean-Tiongkok belum reda, pemerintah malah berniat meneken perjanjian serupa dengan Australia, Selandia Baru, Pakistan, India, dan Chile. Ada apa dengan pemerintah?

—————

Deru mesin jahit langsung menyergap gendang telinga begitu memasuki sebuah gang sempit di Jalan Panjang, Cidodol, Jakarta Selatan. Di salah satu sudut rumah yang terlihat mirip gudang pakaian, tampak empat orang yang sedang menjahit celana jeans setengah jadi.

“Sekarang makin sulit, Mas. Gara-gara garmen Tiongkok, satu per satu tetangga saya bangkrut. Karyawan saya yang awalnya 25 orang tinggal enam orang,” keluh Aminudin, salah seorang pemilik industri garmen rumahan itu saat Investor Daily mengunjunginya, Rabu lalu (10/3).

Kisah lebih mengenaskan dialami Saiful yang telah menutup total pabriknya. Saiful banting stir menjadi makelar garmen. “Kalau produk Tiongkok dengan kualitas lebih baik masuk tanpa dibatasi, lalu kita mau apa?!” ujarnya, pasrah.

Dulu, pada era 1990-an, siapa tak kenal Cidodol? Itulah masa gilang-gemilang kawasan industri rumahan alias home industry yang produknya diekspor ke mancanegara. Kini, pamor Cidodol sebagai sentra industri garmen skala rumahan meredup. Cidodol sudah mendekati sandikala.

Garmen Tiongkok memang biang keroknya. Sejak beberapa tahun silam, garmen asal Negeri Tirai Bambu menyerbu bak air bah. Harganya yang miring membuat garmen Cidodol tersingkir. Apalagi sebagian garmen Tiongkok merupakan hasil penyelundupan.

Dominasi garmen Tiongkok belakangan ini makin menjadi-jadi. Para ekportir garmen Tiongkok bahkan kini tak hanya menggerojoki pasar garmen domestik. Mereka juga sudah membuka outlet di Pasar Tanah Abang, pasar yang sudah puluhan tahun menjadi ikon garmen Indonesia.

Adalah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang melansir data kian maraknya jumlah produsen tesktil dan produk tekstil (TPT) yang menutup pabriknya, khususnya di sektor industri kecil menengah (IKM).
Pada 2008, perusahaan TPT yang tutup mencapai 155 perusahan. Tahun lalu meningkat menjadi 271 perusahaan.

Pada 2008, jumlah karyawan perusahaan TPT yang di-PHK mencapai 59.762 orang, sedangkan tahun lalu melonjak menjadi 118.396 orang. “Setelah CA-FTA diberlakukan, saya yakin terjadi lonjakan jumlah PHK pada industri TPT,” tutur Ketua Umum API Benny Soetrisno.

Yang dimaksud Benny Soetrisno adalah perjanjian perdagangan bebas Asean dengan Tiongkok atau China-Asean Free Trade Agreement, disingkat CA-FTA. Perjanjian liberalisasi perdagangan ini diterapkan sejak 1 Januari 2010.

Nah, dengan diberlakukannya pakta tersebut, berarti berbagai produk Tiongkok bisa masuk ke negara-negara Asean, termasuk Indonesia, dengan tarif nol persen alias bebas bea masuk (BM). Begitu pula sebaliknya.

Lebih Unggul

Masalahnya, Tiongkok punya banyak produk unggulan yang harganya lebih murah dibanding negara mana pun, salah satunya pakaian jadi (garmen). Tanpa FTA saja, garmen Tiongkok sudah membuat garmen lokal terpojok, apalagi setelah FTA diberlakukan.

Produk unggulan lain Tiongkok di antaranya sepatu, bijih plastik, produk baja, seng, elektronik, perkakas, perabotan rumahtangga, mainan, sepeda, dan keramik.

Di sektor sepatu dan alas kaki, CA-FTA juga bakal membuat pangsa produsen sepatu lokal melorot dari 55% menjadi hanya 45%. Soalnya, harga sepatu Tiongkok lebih murah 30%. ”Kalau produsen sepatu lokal menurunkan harga jual, berarti mereka harus merugi,” papar Wakil Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Djimanto.

Di sektor elektronik, produk Tiongkok pun bakal merajalela. CA-FTA setidaknya akan mendepak produk elektronika nasional, seperti radio, televisi 14 dan 21 inci, kipas angin, seterika listrik, dan pompa air.

“Pasar beberapa jenis produk elektronika yang digunakan masyarakat menengah ke bawah akan mati karena tidak mampu bersaing dengan produk Tiongkok,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel yang juga Preskom PT Panasonic Gobel Indonesia.

Banyak hal yang menyebabkan harga produk Tiongkok lebih miring. Selain biaya produksinya rendah, Tiongkok kaya bahan baku lokal. Biaya produksi di Tiongkok lebih rendah karena negara itu menggunakan sumber energi murah, seperti batubara dan gas. Upah buruh di negara itu pun masih sangat kompetitif.

Dan, umumnya, produk-produk Tiongkok diproduksi secara massal oleh industri rumahan. Lebih dari itu, Pemerintah Tiongkok memberikan berbagai insentif kepada industrinya agar bisa bertarung dengan negara lain.

CA-FTA yang diteken pemerintah jelas membuat sebagian industri di dalam negeri berang. Apalagi pemerintah terkesan “diam-diam” meneken pakta perdagangan tersebut. Alhasil, kontroversi merebak. Asosiasi industri menggugat. DPR menghujat.

Komisi VI DPR bahkan sempat berniat membentuk Panitia Khusus (Pansus) CA-FTA. Hasilnya? Pemerintah bersedia merenegosiasikan 228 pos tarif dengan Tingkok. Intinya, produk-produk dalam negeri yang bakal dilibas produk Tiongkok dinegosiasi ulang dengan negara itu agar tarif BM-nya tidak dibebaskan.

Apakah Pemerintah Tiongkok bakal mengabulkannya? Memang sulit. Apalagi Pemerintah Indonesia terkesan mundur-maju. “Negosiasi perdagangan itu ibarat perang. Kita harus punya strategi,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, beralasan. Mari ditunjuk menjadi ketua tim renegeoisasi.

Toh, harapan tetap ada. “Kabarnya Pemerintah Tiongkok sudah bersedia duduk di meja perundingan. Cuma, mereka minta tidak diributkan dulu di media massa,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Sjariefuddin Hasan saat berkunjung ke kantor redaksi Investor Daily di Jakarta, Selasa (9/3).

Bagaimana dengan produk Tiongkok yang kadung menyerbu? Pemerintah tetap keukeuh bahwa dampak buruk CA-FTA baru bisa terdeteksi setelah semester I-2010. “Kami sudah membuat tim monitoring,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Tak Hanya Tiongkok

Tapi cerita FTA tak berhenti sampai di situ. Pemerintah ternyata juga berniat menandatangani FTA dengan sejumlah negara lain, seperti Australia, Selandia Baru, Pakistan, India, dan Chile.

Dalam kunjungan Presiden SBY ke Australia, pekan ini, misalnya, FTA termasuk salah satu yang disebut. “Kami masih menegosiasikan terus,” ucap Mendag Mari Elka Pangestu di sela kunjungannya di Negeri Kanguru tersebut.

FTA dengan Australia bakal dibuat ganda. Maksudnya, di satu sisi, pemerintah akan ikut FTA dengan Australia dan Selandia Baru bersama negara-negara lain di Asean. Di sisi lain, Indonesia juga bakal meneken FTA langsung dengan Australia dan Selandia Baru.

FTA negara-negara Asean dengan Selandia Baru disebut Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZ-FTA). Persetujuan AANZ-FTA sudah diteken pada 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand, oleh para menteri perdagangan negara Asean, Australia, dan Selandia Baru dalam bentuk Agreement Establishing Asean-Austarlia-New Zeland FTA. Berdasarkan persetujuan tersebut, AANZ-FTA dilaksanakan mulai 1 Januari 2010 jika telah diratifikasi oleh Australia dan Selandia Baru bersama negara-negara Asean.

Australia, Selandia Baru, dan lima negara anggota Asean, yakni Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Vietnam telah meratifikasi dan menotifikasi persetujuan AANZ-FTA ke Sekretariat Asean. Sedangkan lima negara anggota Asean lainnya, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, dan Thailand masih memproses ratifikasi. Pemerintah Indonesia belum meratifikasi AANZ-FTA karena masih terdapat 333 pos tarif yang belum disepakati.

Sebagai informasi, jika Indonesia ikut meneken AANZ-FTA, dipastikan Indonesia juga bakal meneken FTA langsung dengan Australia dan Selandia Baru. Dan, melihat gelagatnya, Indonesia sepertinya bakal ikut meratifikasi dan meneken AANZ-FTA. Pemerintah punya banyak alasan untuk meneken FTA dengan Australia dan Selandia Baru. Salah satunya, “Tiongkok dan Singapura sudah punya FTA dengan Australia,” tandas Mari Pangestu.

Pemerintah juga beralasan, FTA bakal mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri melalui peningkatan perdagangan dan investasi. Dengan meneken FTA, pemerintah pun berharap daya saing produk ekspor Indonesia di Australia dan Selandia Baru meningkat.

Itu versi pemerintah. Bagaimana dengan versi kalangan akademisi dan oraganisasi pengusaha? Usut punya usut, rencana pemerintah menjalin FTA dengan Australia dan Selandia Baru ternyata sejak lama ditentang sejumlah kalangan. Penolakan, bahkan pernah dikemukakan Kadin Indonesia semasa kepemimpinan MS Hidayat yang kini menjabat sebagai menteri perindustrian (menperin).

Belum lama ini, Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia juga mendesak pemerintah menghentikan sementara upaya pembentukan FTA dengan mengaca pada kasus CA-FTA.

“Yang belum sempat diteken dibekukan saja dulu negosiasinya. Kalau yang sudah studi kelayakan yang jalan saja, tapi jangan diiyakan dulu,” tandas Ketua LP3E Kadin Indonesia Faisal Basri.

Yang dimaksud Faisal Basri adalah FTA Asean-Asutralia-Selandia Baru, FTA Indonesia-Australia-Selandia Baru, FTA Asean-Tunisia, FTA Asean-Chile, FTA Asean-India, termasuk FTA Indonesia-Pakistan yang konon tinggal diteken.

Rupanya, berdasarkan kajian LP3E Kadin Indonesia, FTA Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru akan semakin menekan produk pertanian Indonesia karena kalah saing dari segi kualitas maupun kuantitas. Lalu, mengapa pemerintah masih saja tutup telinga? (c130)

http://zhazie.wordpress.com/2010/03/12/perdagangan-bebas-mengepung-indonesia/

3 Tanggapan

  1. produk lokal diapain?

  2. […] Perdagangan Bebas Mengepung Indonesia « Achmad Riawan Bhirawanto […]

  3. nice artikel, thaks you. .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: